PPDB Sistem Zonasi Bikin SMK Swasta Sepi Pendaftar

BELUM PENUHI TARGET: Suasana pendaftaran siswa baru di SMK Ketintang Surabaya yang sudah memasuki gelombang ketiga pendaftaran, Sabtu (29/6). (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Sumber: Radar Surabaya

SURABAYA – PPDB sistem zonasi SMA/SMK menimbulkan polemik bagi SMA/SMK Swasta di Surabaya. Meski saat ini pagu di SMA/SMK negeri di Surabaya sudah terpenuhi, namun berbeda dengan SMK. Seperti yang terlihat di SMK Ketintang Surabaya hingga saat ini jumlah pendaftar tidak sesuai dengan target yang ada.Menurut Kepala Sekolah SMK Ketintang Agung Nugroho, awalnya PPDB sistem zonasi memang baik karena untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan saat ini, baik sekolah negeri maupun swasta, Namun dengan adanya PPDB sistem zonasi hingga saat ini membuat sekolah yang dipimpinnya tersebut harus kerja keras untuk mendapatkan siswa. “Saat ini baru 316 yang mendaftar di sekolah SMK Ketintang, target kami sama seperti tahun lalu yakni 540 siswa. Ada 15 rombel, sekarang baru 10 rombel,” katanya kepada Radar Surabaya, Sabtu (29/6).

Dengan adanya sistem tersebut berpengaruh pada sekolah-sekolah SMK swata, bahkan SMK Ketintang yang biasanya di awal sudah menampung banyak siswa namun tahun ini terjadi penurunan. “Ya penurunannya tahun ini 30 persen dibanding dengan tahun lalu, karena biasanya sebelum tahun ajaran baru dimulai sudah banyak siswa yang mendaftar,” ungkapnya.

Namun dirinya mengaku optimistis bahwa sekolah-sekolah swasta bisa terpenuhi semua pagunya. ”Kami melihat nanti tanggal 15 Juli, kami ingin menyampaikan data yang valid, nantinya kami baru bisa menyimpulkan tentang harapan kami agar sekolah negeri dan swasta ini proporsional dalam mendapatkan murid. Jadi harus ada prinsip keadilan untuk pemerataan pendidikan,”pungkasnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono mengatakan, provinsi ini sudah memenuhi aspek pemerataan kesempatan belajar. Menurutnya, jumlah SMA negeri dan swasta, maupun SMK negeri dan swasta sudah terpenuhi. “Jadi sebenarnya tidak ada persoalan dengan kesempatan belajar siswa di Jatim,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemprov Jatim ini menambahkan, kesadaran untuk sekolah, bisa juga disebabkan karena biaya. Untuk biaya, sekarang ini pemprov sudah menggantinya dengan program gratis berkualitas (tistas) itu, SPP gratis untuk negeri dan sifatnya subsidi untuk swasta,” imbuhnya. Ia berharap agar nantinya harus ada perubahan pola pikir masyarakat dalam menilai sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta ini bisa menjadi strategi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Jatim. “Ke depan kami akan berupaya meyakinkan masyarakat bahwa sekolah swasta juga punya kualitas yang tidak kalah dengan sekolah negeri. Saat ini kami sedang menyiapkan  program-program bertajuk sekolah imbas,” katanya. (rmt/mus/nur)

Tulisan ini dipublikasikan di Berita. Tandai permalink.